ACEH TIMUR.(Radarnusantara.my.id.)Kordinator Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh, Ronny Hariyanto, menyarankan agar gedung DPRK Aceh Timur dinonaktifkan, jika kinerja dewan di gedung tersebut tidak mencerminkan perjuangan terhadap aspirasi masyarakat, dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat AcehTimur, misalkan polemik soal BLT dan Bansos lainnya, yang sedang hangat diperbincangkan saat ini.
" Kalau mereka tidak bisa dengar jeritan hati rakyat, dan kinerjanya selalu tidak nyambung dengan penderitaan rakyat, buat apa mereka ada dan digaji di sana, sebaiknya gedung DPRK disegel saja, karena mereka digaji untuk memperjuangkan nasib rakyat, bukan buat gaya - gaya," kata Ronny, Minggu 25 Juli 2021.
Ronny mengaku sangat heran, karena banyak anggota dewan yang terlihat duduk santai - santai di kafe dan warkop setiap harinya, sementara masyarakat Aceh Timur, terutama fakir miskin menjerit setiap saat mengeluhkan nasib mereka.
"Silahkan cek sendiri, mereka seolah -olah santai - santai saja di kafe dan warkop setiap hari ongkang - ongkang kaki, macam enggak ada beban, sementara masyarakat menjerit dimana - mana, coba mana tanggungjawab mereka dan janji - janji kampanyenya ke rakyat," ketusnya.
Menurut Ronny, seharusnya DPRK Aceh Timur lebih peka pada isu -isu terkini, terutama problem sosial yang dialami masyarakat luas, seperti polemik persyaratan penerimaan BLT dan Bansos lainnya mesti divaksin lebih dulu, sementara kondisi perekonomian masyarakat makin hari makin sulit.
" Masyarakat sudah menjerit - jerit, mereka seperti tidak peduli, ini contohnya soal polemik BLT, harusnya DPRK cari solusi dan menyuarakannya ke pemerintah, ke bupati agar dibuat kebijakan lain, dan cari cara lain agar nantinya masyarakat tetap mau divaksin, tapi BLT dan Bansos lainhya bagi dulu, jangan diboikot," cetus pengkritik cadas yang dikenal concern pada isu -isu sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, demokrasi dan Hak Asasi Manusia itu.
Ronny menegaskan pemerintah mesti mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat yang semakin lemah semenjak merebaknya pandemi, namun ia tetap mendukung setiap upaya - upaya pemerintah untuk menjaga keselamatan masyarakat, terutama di masa pandemi ini.
"Ini masyarakat ekonominya makin enggak jelas, jadi sangat terbantu dengan adanya BLT, buktinya mereka terus keluhkan itu ke kami, baik di medsos maupun di lapangan, ini kan harus didengarkan oleh pemerintah, oleh dewan, jangan dibiarkan masyarakat berjuang sendiri, sementara para pejabat bergelimang harta, digaji dan menikmati berbagai fasilitas lainnya," sebut Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII)Provinsi Aceh itu.
Ronny mengumpamakan kebijakan soal BLT tersebut sebagai gambaran kesenjangan antara rakyat dan pejabat, dimana para pejabat tetap bisa menikmati hidup dengan berbagai fasilitas dan kemewahan dari uang negara tanpa dipersulit, sementara masyarakat harus berjibaku dengan berbagai aturan dan berbagai hal, baru haknya bisa diterima.
" Ini jelas kesenjangan sosial, ini ketidakadilan yang nyata, lihat para pejabat, apakah itu eksekutif dan legislatif tetap gajian, tetap dapat fasilitas, bahkan bisa kendalikan proyek miliaran tanpa syarat harus divaksin dulu, ini rakyat cuma dapat ratusan ribu untuk menyambung hidup dan keluarganya, syaratnya bermacam - macam, padahal kan uang itu dari sumber yang sama, uang rakyat," pungkas alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya.
